Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengimbau untuk segera mempercepat operasi tanggap darurat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran kebakaran yang semakin meluas, terutama dampaknya yang dapat menjangkau wilayah Malaysia.

Data terbaru menunjukkan adanya lonjakan jumlah hot spot dan fire spot di Riau pada akhir pekan lalu, terutama pada 19 dan 20 Juli 2025. Dalam situasi ini, Budi Gunawan bertindak cepat dengan mengadakan rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Rakorsus ini bertujuan untuk memantau kebakaran dan menindaklanjutinya dengan patroli udara pada Senin, 21 Juli 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta delegasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal ini menjadi langkah sinergis yang berlandaskan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2020 mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks ini, Menko Polkam bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan karhutla sesuai dengan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025.

Dalam pengarahannya, Budi Gunawan menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan operasi tanggap darurat berjalan efektif, tidak hanya di Riau tetapi juga di daerah-daerah lainnya yang berpotensi mengalami karhutla.

Sebagai bagian dari upaya tanggap darurat, BNPB juga melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai pada 21 Juli 2025. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan curah hujan dan membantu proses pemadaman kebakaran. BNPB merencanakan penambahan armada, termasuk 1-2 pesawat dan 2-3 helikopter untuk water bombing, guna mempercepat penanganan karhutla di Riau.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan karhutla. Dia berencana mengadakan pertemuan dengan perwakilan negara-negara ASEAN untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam perjanjian mengenai pencemaran asap lintas batas (AATHP).

Melalui pantauan di lapangan oleh Deputi Bidang Koordinasi Haneg dan Kesbang Kemenko Polkam, terlihat bahwa operasi modifikasi cuaca telah menunjukkan hasil positif. Di berbagai area, termasuk Sei Gajah Induk di Rokan Hilir, terjadi hujan yang signifikan yang turut berkontribusi terhadap penurunan angka hot spot dari 560 titik menjadi 62 titik.

Kehadiran Menko Polkam dalam meninjau langsung situasi di Riau menunjukkan komitmennya dalam menerapkan instruksi presiden serta keputusan Kemenko Polkam dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla. Hal ini menjadi penting untuk menegaskan kepedulian pemerintah terhadap isu lingkungan dan keamanan nasional.

Dengan tindakan cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak, diharapkan operasional penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir secara maksimal. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan langkah-langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.