FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktik gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tampaknya sudah terjadi sejak lama.

Dugaan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus itu. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Heri Sudarmanto (HS) bahkan disebut-sebut sudah melakukan praktik tersebut sejak 2010.

Dugaan tersebut disampaikan KPK yang menduga Heri Sudarmanto menerima aliran uang haram mencapai Rp12 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari praktik gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Atas dugaan tersebut dan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan Heri sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan izin RPTKA.

“Dalam perkara ini diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp 12 miliar,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/1).

KPK menduga, Heri menerima aliran uang tersebut sejak menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2010–2015, kemudian Dirjen Binapenta periode 2015–2017, Sekjen Kemenaker periode 2017–2018, hingga Pejabat Fungsional Utama periode 2018–2023. Bahkan, setelah pensiun, Heri diduga masih menerima uang hingga tahun 2025.

Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah agen tenaga kerja asing (TKA) yang mengurus izin RPTKA di Kemenaker.

“HS diduga menerima uang dari para agen TKA sejak menjadi Direktur PPTKA (2010–2015), Dirjen Binapenta (2015–2017), Sekjen Kemenaker (2017–2018), dan Fungsional Utama (2018–2023). Bahkan setelah pensiun pun, sampai dengan 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA,” ujar Budi.