FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

“Saya mengusulkan adanya moratorium. Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Firman dalam keterangan pers dikutip Jumat (5/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap izin pemanfaatan lahan yang selama ini diberikan pemerintah di kawasan hutan. Sebab, tak sedikit lahan yang diberikan izin ternyata termasuk kawasan hutan lindung.

“Karena ada beberapa peta yang kemudian kita cross check kementerian, itu dinyatakan memang ada beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi, atau diberikan izin PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan,” kata Firman.

Ia menilai, persoalan utama muncul karena pemerintah tidak mampu mengawasi sepenuhnya aktivitas di kawasan yang sudah berizin. Alhasil, aktivitas yang dilakukan oleh para pemegang konsesi pemanfaatan kawasan hutan acap kali menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Justru itulah yang menyebabkan salah satu daripada indikasi-indikasi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Karena ketika pemerintah sudah memberikan izin, pemerintah tidak mampu mengontrol. Dan ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama,” kata Firman.

Dalam kesempatan itu, Firman menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.