FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut penetapan tersangka terhadap Tom Lembong hingga pengusaha muda Muhamad Kerry Adrianto Riza sarat kejanggalan hukum dan kuat beraroma kriminalisasi.

Diceritakan Anthony, penanganan kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sejak awal telah dipenuhi kepentingan politik dan tidak memenuhi standar hukum acara pidana.

“Penetapan Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sebagai tersangka tindak pidana korupsi sarat dengan kepentingan politik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Jumat (26/12/2025).

Ia menegaskan, penahanan Tom Lembong pada 29 Oktober 2024 patut dipertanyakan karena belum, bahkan tidak, memenuhi syarat formil dua alat bukti yang sah.

Anthony menyebut klaim kerugian keuangan negara yang disematkan kepada Tom hanya berbasis perkiraan dan kemudian terbukti tidak akurat.

“Tom Lembong dituduh merugikan keuangan negara sebesar Rp400 miliar, dengan alasan memperkaya pihak lain, bukan memperkaya dirinya sendiri,” sebutnya.

Anthony mengatakan bahwa tuduhan tersebut bersifat spekulatif dan tidak ditopang fakta ekonomi riil. Ia juga mengkritik peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dinilainya dijadikan alat pembenaran.

“Hasil audit BPKP selesai pada 25 Januari 2025, sekitar tiga bulan setelah Tom Lembong ditahan. Nilai kerugian keuangan negara kemudian membengkak menjadi Rp578 miliar, membengkak dari tuduhan awal Rp400 miliar,” jelasnya.