Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah melakukan pemantauan terhadap rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang berlangsung di Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan ini, Komisi III juga berencana menerima masukan dari perwakilan masyarakat, sebagai upaya untuk melibatkan publik dalam proses legislasi yang dinilai sangat penting.

Dasco menyampaikan, “Saya cuma cek persiapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang partisipasi publik,” saat berada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (21/7/2025). Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan perundang-undangan, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.

Dalam agenda rapat tersebut, selain anggota DPR, akan hadir sejumlah organisasi advokat Indonesia seperti PERADI, AAI, IKADIN, dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kehadiran organisasi-organisasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk penyusunan RUU KUHAP yang lebih komprehensif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi kritik yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU KUHAP minim partisipasi publik. Ia menyatakan bahwa proses ini telah berlangsung secara terbuka dan menyertakan berbagai elemen masyarakat sejak awal. “Kami undang berbagai pihak, termasuk mereka yang menganggap partisipasi kami omong kosong,” ungkapnya, menegaskan bahwa kritik tersebut perlu dievaluasi lebih jauh.

Habiburokhman juga menjelaskan bahwa banyak pasal dalam RUU tersebut merupakan hasil masukan dari masyarakat. “Silakan masyarakat menilai, apakah kami yang salah dalam melakukan partisipasi atau mereka yang hanya mengklaim sebagai wakil rakyat,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya akan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perundang-undangan.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan kekecewaan atas proses yang dianggap terburu-buru dan tidak mencerminkan partisipasi yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwa usulan dan masukan dari masyarakat sipil tidak diakomodasi dalam pembahasan ini. Koalisi menekankan pentingnya hak-hak warga negara yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dihormati dalam RUU ini, serta bahwa RUU KUHAP perlu disusun lebih cermat dan hati-hati.

Mereka juga mencatat bahwa proses penyusunan RUU KUHAP memiliki pola yang mirip dengan pembahasan undang-undang yang dianggap bermasalah sebelumnya. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa legislasi tidak lagi berfungsi untuk melindungi masyarakat, melainkan lebih sebagai alat kekuasaan.

Dalam RDPU yang diadakan pada Rabu, 18 Juni 2025, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU KUHAP merupakan salah satu RUU paling partisipatif. Dia mengklaim telah menggelar RDPU sebanyak 50 kali, namun kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan bahwa mereka tidak merasa diikutsertakan secara aktif dalam proses ini.

Koalisi juga menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna memerlukan respons yang serius terhadap masukan tersebut. Hak keterbukaan informasi menjadi salah satu prasyarat penting dalam proses legislasi. Tanpa transparansi terkait draf RUU, sulit bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang substansial.

Dengan adanya pembahasan ini, harapan akan terciptanya sistem peradilan yang lebih baik dan akuntabel menjadi harapan yang selalu ada. Masyarakat berharap agar DPR RI mampu mengakomodasi dan merefleksikan aspirasi rakyat dalam setiap rancangan undang-undang yang dibahas.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam menciptakan regulasi yang lebih baik, serta menunjukkan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan melibatkan semua elemen yang terpengaruh oleh keputusan tersebut.